Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja
SKK Konstruksi LPJK

Panduan Lengkap SKK Konstruksi - Syarat, Klasifikasi, Jenjang Keahlian & Cara Pengurusan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk PJBU, PJTBU & PJSKBU sesuai PP No.5 Tahun 2021

5 Jenjang

Jenjang 5 s/d 9

3 Tahun

Masa Berlaku

LPJK

Diterbitkan Resmi

Lihat Sub Klasifikasi Konsultasi Gratis

Apa itu Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi?

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan salah satu bentuk Sertifikat Standar yang wajib dimiliki oleh Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) sesuai Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, setiap kegiatan usaha dibagi menjadi empat kategori usaha, yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pada perizinannya harus memuat sertifikat standar termasuk SKK Konstruksi.

Sertifikat standar digunakan untuk menilai apakah pelaku usaha telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk legalitas usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.

Perubahan Format Sertifikat: SKK Konstruksi menggantikan format lama SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan) yang berlaku sebelumnya. Sertifikat format lama tetap berlaku hingga masa berlakunya habis.

Fungsi & Kegunaan

SKK Konstruksi Dibutuhkan Sebagai

SKK Konstruksi wajib dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi untuk menduduki posisi penting di perusahaan jasa konstruksi

PJBU

Penanggung Jawab Badan Usaha

Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional badan usaha jasa konstruksi dan menjamin bahwa badan usaha memenuhi persyaratan SBU Konstruksi.

PJTBU

Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha

Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas aspek teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan memastikan kualitas serta keselamatan pekerjaan konstruksi.

PJSKBU

Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha

Tenaga ahli yang bertanggung jawab atas sub klasifikasi tertentu dari pekerjaan konstruksi sesuai bidang keahliannya dan menjamin kompetensi teknis spesifik.

Catatan Penting: PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU. PJSKBU dapat merangkap maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi pada 1 BUJK. Tidak boleh merangkap jabatan pada BUJK lain.

Tingkat Keahlian

Jenjang SKK Konstruksi

SKK Konstruksi memiliki 5 (lima) jenjang kompetensi sesuai tingkat keahlian dan pengalaman

Jenjang 5

Teknisi/Analis

Tingkat dasar untuk teknisi yang memiliki kompetensi operasional dan analisis teknis konstruksi.

Jenjang 6

Teknisi/Analis

Tingkat menengah untuk teknisi berpengalaman dengan kemampuan koordinasi dan supervisi teknis.

Jenjang 7

Ahli Muda

Tingkat ahli muda dengan kemampuan perencanaan, desain, dan pengelolaan proyek konstruksi.

Jenjang 8

Ahli Madya

Tingkat ahli madya dengan pengalaman luas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proyek besar.

Jenjang 9

Ahli Utama

Tingkat tertinggi untuk ahli utama dengan keahlian strategis, inovasi, dan leadership dalam konstruksi.

Regulasi & Peraturan

Dasar Hukum SKK Konstruksi

Peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - mengatur tentang sertifikat standar SKK Konstruksi sebagai persyaratan perizinan berusaha.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021

Lampiran rincian persyaratan kompetensi khusus Tenaga Kerja Konstruksi dan penetapan klasifikasi serta subklasifikasi TKK.

Permen PUPR No. 6 Tahun 2021

Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR.

SE Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021

Lampiran penyetaraan jenjang SKK dengan kualifikasi SKA & SKTK kelas 1 untuk periode transisi.

SKK Konstruksi WAJIB Bagi Kontraktor & Konsultan

Persyaratan Wajib

Tenaga Kerja Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan lisensi dari Kementerian PUPR.

Syarat SBU Konstruksi

Kontraktor/Konsultan wajib memiliki tenaga kerja berkualifikasi dengan SKK Konstruksi sebagai syarat mengajukan SBU Konstruksi.

Bukti Kompetensi

SKK Konstruksi menjadi bukti kompetensi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan proyek di lapangan sesuai bidang keahliannya.

Standar Nasional

Mengikuti standar kompetensi nasional dan internasional untuk menjamin kualitas tenaga kerja konstruksi Indonesia.

Periode Transisi: SKA/SKT yang telah diterbitkan LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, kemudian wajib diperpanjang dengan format SKK Konstruksi baru.

Klasifikasi & Sub Klasifikasi

Sub Klasifikasi SKK Konstruksi

Daftar lengkap sub klasifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi LPJK terbaru 2024

SI011001

Ahli Teknik Bangunan Gedung

Sub Klasifikasi: Gedung

Ahli Teknik Bangunan Gedung (SI011001)...

Sertifikat Kompetensi Kerja SKK Konstruksi LPJK