Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun Anggaran 2023
Nilai Pagu
Rp. 4.343.500.000,00
Lokasi
Jl. Merdeka No. 12 Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil - Palembang (Kota)
Detail Informasi Tender
Unit Pengadaan
LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI
Nilai Pagu
Rp. 4.343.500.000,00 (4,0 M)
Metode Pengadaan
Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tanggal Pengumuman
01-Desember-2022 s/d 06-Desember-2022
Satuan Kerja
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALEMBANG
K/L/PD
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Tertarik dengan tender ini? Kami siap membantu kelengkapan dokumen SBU & SKK sesuai persyaratan. Konsultasi GRATIS sekarang!
Lokasi Pekerjaan
Jl. Merdeka No. 12 Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil - Palembang (Kota)
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
| Kode RUP | Nama Paket | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 37856024 | Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun Anggaran 2023 | APBN |
Persyaratan Kualifikasi
Pastikan perusahaan Anda memenuhi semua persyaratan
Syarat Kualifikasi
| Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. | ||
|
||
|
Memiliki NPWP
|
||
|
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
|
||
|
Memiliki TDP atau NIB
|
||
|
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya). b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan). c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan). d) KTP. |
||
|
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya |
||
|
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam. c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara. e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi. f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. |
||
|
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
|
||
|
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
|
Memiliki SDM Tenaga Teknis
|
||||||||||||||||
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan
|
||||||||||||||||
|
Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat dukungan beras Yang dikeluarkan oleh agen distributor wilayah Palembang |
||||||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat dukungan Gas Yang dikeluarkan oleh agen distributor wilayah Palembang |
||||||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat dukungan Air Minum Yang dikeluarkan oleh agen distributor wilayah Kota Palembang |
||||||||||||||||
|
Syarat Kualifikasi Teknis Lain Untuk menjaga kelayakan penyediaan air minum yang tidak berbahaya maka air bersih yang disediakan oleh penyedia wajib lulus uji kelayakan sertifikasi yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan atau BPOM setempat yang terbaru tahun 2022 Lampirkan surat dukungan air minum dan fotocopy sertifikat |
Kesulitan memenuhi persyaratan tender? Kami siap membantu pengurusan SBU, SKK, dan dokumen tender lainnya. Konsultasi GRATIS!
SBU Konstruksi: Syarat Utama Ikut Tender!
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah SYARAT WAJIB untuk bisa mengikuti tender/lelang pemerintah
Format SBU Terbaru 2022
Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Format baru SBU Jasa Konstruksi diterbitkan melalui OSS RBA dengan desain dan fitur keamanan yang lebih baik.
- QR Code verifikasi resmi
- Terintegrasi dengan OSS RBA
- Terhubung langsung ke LPJK PUPR
Jangan lewatkan tender ini! Kami siap membantu pengurusan SBU Konstruksi yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Proses cepat, mudah, dan bergaransi terbit!
Bagaimana Kami Membantu Anda Memiliki SBU?
Langkah mudah mendapatkan SBU untuk ikut tender
-
1
Tahap 1Konsultasi Business Goal
Ceritakan kepada kami goal bisnis Anda:
- Kualifikasi kontraktor atau konsultan yang dibutuhkan
- Timeline tender yang akan diikuti
- Bidang/sub bidang SBU yang sesuai
-
2
Tahap 2Review Persyaratan Teknis
- Penjualan tahunan perusahaan
- Kemampuan keuangan/nilai aset
- Ketersediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat
- Peralatan konstruksi yang dikuasai
- Sistem manajemen (ISO 9001 & ISO 37001)
-
3
Tahap 3Persiapan Tenaga Ahli & Peralatan
Kami bantu proses SKK Konstruksi untuk tenaga ahli dan pemenuhan peralatan:
- Pengurusan SKK Konstruksi tenaga ahli
- Surat Ijin Operator (SIO)
- Surat Ijin Alat (SIA)
-
4
Tahap 4Proses Sertifikasi SBU
SBU Konstruksi dikeluarkan oleh LSBU terakreditasi LPJK PUPR untuk:
- BUJK Nasional
- BUJK PMA (Penanaman Modal Asing)
- BUJK Asing
-
Tahap 5Siap Ikut Tender!
Selamat! Perusahaan Anda sudah memiliki SBU dan siap mengikuti tender pemerintah/swasta.
Cek Tender Lainnya
Dengan dukungan tim berpengalaman, kami siap membantu pengurusan SBU Konstruksi sehingga perusahaan Anda dapat ikut tender sesuai jadwal. Proses mudah, cepat & bergaransi terbit!
Layanan Terkait
Mau Ikut Tender? Perizinan Belum Lengkap?
Tenang, Kami Siap Membantu! Konsultasikan SBU Konstruksi, SKK Konstruksi, atau pendirian PT kontraktor & konsultan dengan tim ijinkonstruksi.com (PJTBU.com)
Solusi perizinan konstruksi LPJK — SBU Kontraktor, SBU Konsultan, dan SKK — agar siap ikut tender LPSE
Dapatkan pendampingan profesional dalam pengurusan SKK dan SBU Konstruksi. Proses cepat, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.
Dapatkan Layanan Prioritas dengan Menghubungi Tim Kami
Pertanyaan tentang SBU Konstruksi & SBU Kontraktor, SKK Konstruksi, pendirian PT kontraktor atau PT konsultan, atau SBU Konsultan — hubungi tim ijinkonstruksi.com.
PT. Gaivo Solusi Manajemen
Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya, Tangerang Banten 15710
Terpercaya
Proses Cepat
Profesional
Support 24/7
